Kebijakan Pengelolaan Dana Desa

• Menyempurnakan kebijakan penganggaran Dana Desa (DD) dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing desa sesuai kewenangan desa, performance based pengelolaan DD dan sinergi penggunaan DD melalui penilaian kinerja desa (Alokasi Kinerja) dan Tambahan Dana Desa
• Melanjutkan fokus penggunaan DD yang disinkronisasikan dengan belanja prioritas nasional
  1. Program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa minimal 10% (sebesar Rp6,8T) dan maksimal 25% (sebesar Rp17,0T) dengan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) antara 1,88 juta KPM s.d 4,72 juta KPM;
  2. Program ketahanan pangan dan hewani minimal 20% (sebesar Rp13,6 T);
  3. Dana operasional pemerintah desa maksimal 3% (sebesar Rp2,04 T);
  4. Program kesehatan termasuk penanganan stunting
  5. Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa

PERLINSOS BLT DESA

1. Pendataan calon penerima BLT Desa dengan target keluarga miskin ekstrem berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
2. Besaran BLT Desa ditetapkan Rp300.000,00 untuk bulan pertama s.d. bulan kedua belas per KPM.
3. Pembayaran BLT Desa kepada KPM dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 bulan secara sekaligus.

Kriteria Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa

1. Diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE);
2. Dalam hal tidak ada, Desa dapat menetapkan calon KPM BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 s.d. desil 4 data P3KE;
3. Dalam hal tidak ada, Desa dapat menetapkan calon KPM BLT Desa berdasarkan kriteria:

1. 1. kehilangan mata pencaharian;
   2. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
   3. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
   4. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia